Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

ASISTEN VIRTUAL PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Cukup simpan nomor hp AVITA - 085345552003 di ponsel lalu ketik INFO pada chat whatsapp maka akan muncul jenis-jenis layanan PT Tanjungkarang

ASISTEN VIRTUAL PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

SIPP PN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

SIPP PN SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Penghargaan Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Penghargaan Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

MOTTO PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

SIAP

SINERGI | INTEGRITAS | AKUNTABEL | PROFESIONAL

Motto Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

LAPORKAN ! Jika Anda menemukan dugaan pelanggaran

ke situs siwas.mahkamahagung.go.id

LAPORKAN !

SELAMAT DATANG

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di alamat www.pt-tanjungkarang.go.id

Pengantar Ketua Pengadilan

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas