Zona Integritas
Video Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM |
- | |
Video Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang |
- | Tonton |
LKE (Lembar Kerja Evaluasi) |
Downloadd | |
Area Zona Integritas |
||
Area I - Manajemen Perubahan |
Download | |
Area II - Penataan Tata Laksana |
Download | |
Area III - Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) |
Download | |
Area IV - Penguatan AKuntabilitas |
Download | |
Area V - Penguatan Pengawasan |
Download | |
Area VI - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
Download | |
Pedoman Pelaksanaan ZI Menuju WBK - WBBM |
Download | |
Kuesioner Survei IPK (Indeks Persepsi Korupsi ) |
Download | |
Pelaporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi ) |
Download | |
Pelaporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat ) |
Download |
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas