RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI NEGERI
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 15 November 2022 Dalam rangka memasuki masa Purnabakti Bapak Kesud Erlianto, SH.,MH selaku Ketua Pengurus Koperasi Pengayoman PT Tanjungkarang kini dialih tugaskan kepada Ketua Pengurus yang baru. Adapun Ketua Pengurus yang terpilih dalam forum rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini yaitu Bapak M.Yusup, SH.,MH.
RAPAT KEKA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 08 November 2022 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaksanakan Rapat Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI yang dilaksanakan secara online.
UPACARA HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
BANDAR LAMPUNG | Kamis, 10 November 2022 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaksanakan Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2022. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum selaku Pembina Upacara dan dihadiri oleh seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ADVOKAT IKADIN
BANDAR LAMPUNG | Senin, 07 November 2022 Sebanyak 20 Anggota Calon Advokat yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Advokat Indonesia telah diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum bertempat di ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas