RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Selasa, 15 September 2020 | Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap hasil Audit Internal yang dilakukan dimasing-masing bagian pada Senin 14 September 2020. Rapat Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Roki Panjaitan, SH.
RAPAT BAPERJAKAT PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Rabu, 09 September 2020 bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah di adakan rapat Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT) yang di hadiri oleh tim BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
OPENING DAN CLOSING ASSESSMENT INTERNAL PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
Memasuki tahun anggaran 2020 saat ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tengah mempersiapkan diri guna pengembangan SDM dan perbaikan kualitas layanan kepada publik guna memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM). Berdasarkan poin tersebut lahirlah berbagai gagasan dan agenda yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung, mulai dari Assessment Penjaminan Mutu (APM), Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK-WBBM), hingga Reformasi Birokrasi (RB).
RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN ZI WBK MENUJU WBBM
Dalam rangka menghadapi penilaian Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kementerian Penertiban Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tahun ini yang tidak lama lagi akan dilakukan,
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas