Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan

 bob  

Zaid Umar Bobsaid S.H.,M.H
Ketua, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama - IV/e 

040041531 / 195506061982031006
SURABAYA, 06 Juni 1955

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

 

No

Nama Jabatan

Keterangan

Tanggal Mulai

Tanggal Sampai

1

Ketua 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

21/11/2017

2

Wakil Ketua 

Pengadilan Tinggi Bandung

07/03/2016

3

Ketua 

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

22/12/2014

4

Ketua 

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

03/12/2013

5

Wakil Ketua 

Pengadilan Tinggi Jambi

29/01/2013

 

6

Wakil Ketua 

Pengadilan Tinggi Jayapura

01/08/2012

 

7

HakimTinggi

Badan Pengawasan

27/08/2009

 

8

Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Tangerang

18/04/2006

 

9

Ketua 

Pengadilan Negeri Metro

12/08/2004

 

10

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Jakarta Barat

02/04/2002

 

11

Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Manokwari

18/08/1999

 

12

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Watampone

07/07/1997

 

13

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Pangkajene

08/05/1991

 

14

Calon Hakim

Pengadilan Negeri Surabaya

17/12/1986

 

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas