Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA

Laporan Keuangan Perdata

Laporan Keuangan Perdata Tahun 2022

URAIANDOWNLOAD
 
JANUARI BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN BULAN JANUARI LIHAT
JANUARI PENUTUPAN BUKU REGISTER INDUK KEUANGAN PERKARA BULAN JANUARI LIHAT
JANUARI REKENING KORAN BULAN BULAN JANUARI LIHAT
     
FEBRUARI BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN BULAN FEBRUARI LIHAT
FEBRUARI PENUTUPAN BUKU REGISTER INDUK KEUANGAN PERKARA BULAN FEBRUARI LIHAT
FEBRUARI REKENING KORAN BULAN BULAN FEBRUARI LIHAT
     
MARET BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN BULAN MARET LIHAT
MARET PENUTUPAN BUKU REGISTER INDUK KEUANGAN PERKARA BULAN MARET LIHAT
MARET REKENING KORAN BULAN BULAN MARET LIHAT
     
APRIL BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN BULAN APRIL LIHAT
APRIL PENUTUPAN BUKU REGISTER INDUK KEUANGAN PERKARA BULAN APRIL LIHAT
APRIL REKENING KORAN BULAN BULAN APRIL LIHAT
     
MEI BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN BULAN MEI LIHAT
MEI PENUTUPAN BUKU REGISTER INDUK KEUANGAN PERKARA BULAN MEI LIHAT
MEI REKENING KORAN BULAN BULAN MEI LIHAT
     

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas