BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
Dr. Diah Sulastri Dewi, SH, MH, Hakim Tinggi pada PT Tanjungkarang menjadi narasumber pada acara bimbingan teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait dengan teknis persidangan. Acara tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) Provinsi Kepulauan Riau, yang dimaksudkan untuk meningkatan kapasitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tersebut.
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DAN UNIVERSITAS LAMPUNG
Berikut merupakan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Universitas Lampung
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS CALON HAKIM AD HOC TAHAP XIII TAHUN 2020
Menindaklanjuti Hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIII tahun 2020. Berikut merupakan teknis pelaksanaan ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIII Tahun 2020 dalam situasi Pandemi Covid-19.
RAPAT PERSIAPAN SURVEILAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG TAHUN 2020
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam rangka melakukan surveilan ke semua satuan kerja Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, maka pada hari Selasa, 7 Juli 2020 bertempat di kantor PT Tanjungkarang QMR (Quality Manajer Representatif) yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Ridwan Mansyur,SH.,MH mengadakan rapat internal dengan Tim-tim yang telah ditunjuk yang akan melaksanakan agenda kerja tersebut.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas