RAPAT BAPERJAKAT PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Rabu, 09 September 2020 bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah di adakan rapat Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT) yang di hadiri oleh tim BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN ZI WBK MENUJU WBBM
Dalam rangka menghadapi penilaian Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kementerian Penertiban Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tahun ini yang tidak lama lagi akan dilakukan,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETUA PT TANJUNGKARANG KE SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI METRO
Satuan kerja Pengadilan Negeri Metro, pada hari ini Kamis, tanggal 3 September 2020 mendapat kunjungan kerja dari PT Tanjungkarang yang dipimpian langsung oleh Ketua PT Tanjungkarang (Bp.Charis Mardiyanto, SH, MH), dan didampingi Panitera : Juli Astra, SH, MH dan Plt. Sekretaris: Reno Sugiarto, SH, MH dalam rangka pembinaan dan pengawasan selaku kawal depan MA di daerah.
SOSIALISASI APLIKASI SISTEM PERPANJANGAN PENAHANAN (SIJANGAN) DAN APLIKASI SISTEM PERMOHONAN BANDING (SIMONDING) DAN SOSIALISASI MENOLAK GRATIFIKASI
Rabu, 3 September 2020 bertempat diruang Rapat dan Teleconference Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pukul 10.00 WIB dilakukan acara SOSIALISASI APLIKASI SISTEM PERPANJANGAN PENAHANAN (SIJANGAN) DAN APLIKASI SISTEM PERMOHONAN BANDING (SIMONDING) DAN SOSIALISASI MENOLAK GRATIFIKASI.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas