PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PN TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Kamis, 31 Oktober 2019 Dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada satuan kerja di tingkat Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan MA di daerah, Ketua PT Tanjungkarang (Bp.Charis Mardiyanto, SH, MH) dan Panitera (Juli Astra, SH, MH) melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Adapun materi pembinaan yang disampaikan Ketua PT Tanjungkarang tersebut yaitu terkait disiplin pegawai, dan disiplin dalam penerapan tehnis peradilan, dan perihal urusan perkantoran lainnya. Kedisiplinan pegawai harus terwujud dalam tata kelola administrasi kepegawaian, demikian pula disiplin tehnis peradilan harus terwujud dalam penanganan administrasi perkara yang baik dan benar.
RAPAT PTWP PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Kamis, 31 Oktober 2019 Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) melangsungkan rapat pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 di Kantor PT Tanjungkarang. Pada rapat tersebut disampaikan terkait dengan laporan keadaan keuangan yang terakhir, baik untuk PTWP Cabang PT Tanjngkarang maupun PTWP Daerah Provinsi Lampung.
HUT DEKRANASDA KE 39
BANDAR LAMPUNG | Rabu, 30 Oktober 2019 Sebanyak 5 (lima) orang Pengurus Darmayukti Daerah dipimpin Wakil Ketuanya Ibu Farida Syamsi menghadiri acara HUT Dekranasda ke 39 di Gedung Dekranasda Pahoman. Dalam acara tersebut digelar festival batik lampung oleh ketua dekranasda Ibu Riana Sari Arinal Djunaidi sekaligus memperingati hari batik nasional.
SOSIALISASI METRIK TERBARU AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 29 Oktober 2019 bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan sosialisasi matrik terbaru akreditasi penjaminan mutu untuk wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Ridwan Mansyur, SH.,MH selaku Quality Management Representative dan dihadiri oleh seluruh lead assesor Akreditasi Penjaminan Mutu.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas