UJIAN TERTULIS SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XVI TAHUN 2021
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 menyelenggarakan ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021. Ujian seleksi diselenggarakan di Ruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibuka oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Aksir, SH. MH.
RAPAT RUTIN BULANAN
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan rapat yang rutin dilakukan setiap bulannya. Rapat Bulanan September 2021 ini dilaksanakan diruang Auditorium dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH dan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Roki Panjaitan, SH.
RAPAT MANAJERIAL PERSIAPAN EUT (END USER TRAINING) SAKTI
BANDAR LAMPUNG | Kamis, 9 September 2021 Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menghadiri acara End User Training (EUT) SAKTI yang dilaksanakan di Aula Semergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
PENANDATANGANAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNILA DAN PT TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Kamis, 09 September 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung bersama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan penandatanganan dan kerjasama bertempat diruang Auditorium Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas