PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MELAKSANAKAN RAPID TES KEDUA KALINYA DAN VAKSIN INFLUENZA
Guna mengatahui sekaligus mencegah penyebaran virus covid-19, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, 16 November 2020 melangsungkan rapid test Covid-19 dan sekaligus pemberian injeksi vaksin influenza untuk warga kantor PT Tanjungkarang di Kantor PT Tanjungkarang. Dan penyemproten disinfektan di lingkungan kantor PT Tanjungkarang.
PEMBEKALAN SIPP DAN PEMBINAAN HAKIM TINGGI PENGAWAS OLEH DIRJEN BADILUM
Sehubungan dengan tugas-tugas dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi terhadap implementasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) baik kepada internal satuan kerja Pengadilan Tinggi itu sendiri maupun kepada Pengadilan Negeri jajaran di bawahnya, maka pada hari Selasa, 17 November 2020 telah dilakukan pembinaan dalam rangka membekali penguasaan tehnis SIPP bagi para Hakim Tinggi di satker PT Tanjungkarang dan PT sekitarnya.
PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI SECARA VIRTUAL
BANDAR LAMPUNG | 11 November 2020, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang didampingi Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris serta para Hakim Tinggi mengikuti pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial secara virtual oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan Pejabat eselon I yang dilaksanakan di Palembang.
PEMBINAAN TEKNIS SECARA VIRTUAL OLEH YANG MULIA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Pada hari Rabu, 11 November 2020, Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Syarifuddin, SH, MH. memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran warga pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan cara online langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas