PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CPNS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan verifikasi berkas kelengkapan administrasi pelamar. Hasilnya telah diunggah di website Panitia Seleksi Nasional.
Klik ---> Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
KOTA AGUNG | Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Bidang ke Pengadilan Negeri Kota Agung yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2018 sampai 17 Oktober 2018, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu yang hadir terdiri dari Bapak DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H, selaku Ketua Tim, Bapak JESAYAS TARIGAN, S.H.,M.H., Bapak SUPRABOWO, S.H,.M.H. Ibu MARYATI, S.H., M.H dan Ibu SOFIA DEWI, S.E.,M.S.Ak., dengan didampingi oleh Bapak DR. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN NEGERI KALIANDA
KALIANDA | Tim Assesor Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaksanakan surveillance ke Pengadilan Negeri Kalianda. Agenda ini berlangsung dari tanggal 17 Oktober 2018 s.d 18 oktober 2018. Tim Assesor teridir dari Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH selaku Lead Assesor didampingi para anggota tim Indah Sulistyowati, SH.,MH, Martinus Bala, SH , Linda Krisnawati, SH.,MH, dan Tika Indah A.S, S.Kom.,MM.
SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PENGADILAN NEGERI LIWA
LIWA | Surveillance di Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 16 Oktober 2018 s.d 18 Oktober 2018, Tim Surveillance dipimpin oleh Bpk. SAHMAN GIRSANG S.H.,M.Hum sebagai lead assesor didampingi anggota Bpk. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H., Bpk. H. AKSIR, S.H.,M.H., Bpk. KETUT KORDA S.H.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
-
Mutasi Hakim Badan Peradilan Umum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
-
Mutasi Panitera Badan Peradilan Umum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
-
Berita Terbaru Badilum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas