UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE 75 PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ke 75 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menggelar upacara di lapangan kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. dengan Pembina Upacara Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , Roki Panjaitan,SH. Upacara dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan tetap memenuhi protokol Kesehatan. Upacara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh Hakim Tinggi, Pejabat fungsional/struktural , Panitera Pengganti, Pegawai dan Honorer yang masuk dalam SK WFO.
TIM KEMENPAN DESK EVALUASI ZI PT TANJUNGKARANG
Hari ini PT Tanjungkarang menyelenggarakan Zoom Meeting terkait pelaksanaan ZI WBK dan WBBM kujsusnya. Surat Kementerian PANRB Nomor B/158/PW.03/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 20 telah memberitahukan bahwa PT Tanjungkarang desk Evaluasi tanggal 6 November 2020.
PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MENGHADIRI PELANTIKAN PERWAKILAN BPK PERWAKILAN LAMPUNG
Hakim Tinggi Tanjungkarang Maringan Marpaung mewakili Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Tanjungkarang dalam acara sertijab Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Lampung, hari Senin tanggal 9 November 2020 di kantor BPK perwakilan Lampung.
KANWIL KEMENKUM & HAM LAKSANAKAN RAKOR YANKOMAS
Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kantor Wilayah Kemenkum HAM melaksanakan Rapat kordinasi dan konsultasi (4/11/2020) membahas permasalahan HAM atas nama Rizka Lucia, Dian dan Pratiwi.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas