SENAM PAGI BERSAMA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Jumat 26 April 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang diadakan senam bersama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
UJIAN TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XI TAHUN 2019
BANDAR LAMPUNG | Kamis 25 April 2019 sebanyak 19 Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2019 mengikuti Ujian Tulis bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara dibuka oleh sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH.
BIMTEK EKSEKUSI DAN APLIKASI ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN (E-RATERANG) SEWILAYAH HUKUM PT TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Bertempat di Hotel Hotel Horison telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Eksekusi dan Aplikasi Elektronik Surat Keterangan (E-RATERANG) sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 s.d 26 April 2019. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, Panitera, dan Panmud Perdata sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
MONITORING EVALUASI DAN UJI PETIK PERSIAPAN PEMBANGUNAN ZI OLEH TIM TPPI BADILUM
BANDAR LAMPUNG | Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Uji Petik dalam rangka Persiapan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada selasa 16 April 2019.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2019
Senin, 20 Mei 2019
- PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) UNTUK PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA DAN THR TENAGA HONORER TA 2019
Kamis, 16 Mei 2019
- PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN LAPTOP HAKIM UNTUK OPERASIONAL SIPP TAHUN ANGGRAN 2019
Senin, 13 Mei 2019
- PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI UJIAN TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) TAHAP XI TAHUN 2019
Kamis, 09 Mei 2019
- PERMINTAAN DOKUMEN DATA DUKUNG PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Selasa, 07 Mei 2019
- UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2019
-
Berita Terbaru Badilum
Kamis, 16 Mei 2019
PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTIKamis, 16 Mei 2019
SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)Senin, 13 Mei 2019
MONITORING PENGINPUTAN DATA SPPT-TIJumat, 10 Mei 2019
PERINTAH PELAKSANAAN SK KMA NOMOR : 50/KMA/SK/III/2019 DAN SK SEKMA NOMOR : 238/SEK/SK/III/2019Rabu, 08 Mei 2019
RILIS APLIKASI SIPP VERSI 3.2.0-6
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas