KUNJUNGAN PIMPINAN WILAYAH BRI BANDAR LAMPUNG KE PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Pimpinan Wilayah BRI Bandar Lampung beserta Kepala Cabang BRI Raden Intan melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam rangka menjalin kerjasama untuk meningkatkan Pelayanan Publik. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Charis Mardiyanto, SH.,MH dan Wakil Ketua Bapak Roki Panjaitan, SH.
BUPATI PRINGSEWU SERAHKAN TANAH 5000 M2 KEPADA PT UNTUK PENDIRIAN PN
Hakim Tinggi Aksir Rafi’I,SH,MH mewakili Ketua PT Tanjungkarang didampingi Plt Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Ratriningtyas Ariani,SH,MH, hari ini (1/08/2020) bertemu dengan Bupati Pringsewu KH.Sujadi didampingi Sekretaris daerah, para Asissten dan Kabag pada Sekretariat Pemda Kabupaten Pringsewu.
Dr. CATUR IRIANTORO, SH, M.Hum MENJADI NARASUMBER ACARA FGD OLEH BALITBANG MARI
Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan) MA RI mengadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) penelitian dengan judul
WAKIL KETUA PT, ROKI PANJAITAN, TERIMA KUNJUNGAN TIM RISET BALITBANG DIKLAT MA
Dalam rangka menggali informasi terkait topik penelitian Kewenangan Peradilan Perdata atas Perkara Pertanahan Terkait Sertifikat Tanah. Selasa (1/9/2020) Tim peneliti Balitbang DIklat MA RI bersilatuhami ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan diterima Wakil Ketua PT Roki Panjaitan, didampingi Hakim Tinggi Suprabowo dan Dr.Catur Irianto, SH.,MH
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas