RAPAT KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI (KEKA) OLEH BADILUM
BANDAR LAMPUNG | Jumat, 04 Maret 2022 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti kegiatan Rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) oleh Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim Assesor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari 10 Pengadilan Negeri memaparkan hasil observasi lapangan ke satker masing-masing dihadapan Tim KEKA dari Badilum yaitu Direktur jenderal badan peradilan umum Dr. H. Prim haryadi, S.H., M.H, sekretaris direktorat jenderal badan peradilan umum Bapak Drs.H.Wahyudin, M.Si, dan Ibu Direktur pembinaan administrasi peradilan umum Ibu Zahlisa Vitalita, S.H
PEMBINAAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Bandar Lampung, Selasa 1 Maret 2022, Ketua Mahkamah Agung melaksanakan kunjungan kerja (kunker)ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DIKUKUHKAN MENJADI PROFESOR DI UNILA
Lampung, Rabu, 2 Maret 2022 di Aula Universitas Lampung, ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menghadiri acara pengukuhan Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menjadi Profesor Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengukuhan ini dilakukan dalam Rapat Luar Biasa Senat Universitas Lampung yang terbuka dan dibuka untuk umum.
MENGIKUTI LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021
Bandar Lampung, 22 Februari 2022 - Bertempat diruang Command Center Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 secara virtual dengan Mahkamah Agung RI di ruang Koesoemah Atmadja lantai 14, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas