PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Senin, 08 Desember 2020 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH melantik Bapak Zarkasi, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara tersebut dilaksanakan di ruang sidang utama dan yang bertindak sebagai saksi I yaitu Ibu Maryati, SH.,MH dan Saksi II Bapak H. Warsito, SH.,MH. Sebelumnya bapak Zarkasi, SH.,MH menjabat sebagai Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN PROV LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG | 01 Desember 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memberikan sosialisasi protokol kesehatan dalam menghadapi normal baru pada sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sosialisasi disampaikan oleh Dr Lusi Darmayanti, MPH didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Ketua Satgas Covid Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
KUNJUNGAN TIM EVALUATOR KEMENPAN RB KE PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | 02 Desember 2020 Tim Evaluator Kemenpan RB melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam rangka melakukan evaluasi terhadap satker yang diusulkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
MAJELIS HAKIM BACAKAN SIDANG PUTUSAN PERKARA PERDATA
Kamis, 26 November 2020 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menggelar sidang pembacaan putusan perkara perdata nomor : 88/PDT/2020/PT TJK. Putusan dibacakan oleh Encep Yuliadi, SH.,MH.selaku Ketua Majelis dalam perkara tersebut, adapun hakim anggota dalam pembacaan putusan tersebut yaitu Aksir Rafii, SH.,MH dan Gatot Susanto, SH.,MH dan Umiyatun, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti. Sidang yang melibatkan PT. Bumi Madu Mandiri melawan sdr. Eeng Saputra bin M.Lias dkk tersebut berlangsung selama tigapuluh menit.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas