REFLEKSI AKHIR TAHUN 2020
BANDAR LAMPUNG | Rabu, 30 Desember 2020 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti acara Refleksi Akhir Tahun yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian kinerja pada Tahun 2020. Acara dilaksanakan secara live streaming pada kanal Youtube Mahkamah Agung RI.
PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN PN GEDONG TATAAN
BANDAR LAMPUNG | Jumat, 18 Desember 2020 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH memimpin peletakan batu pertama pembangunan Pengadilan Negeri gedong Tataan bersama forkopimda, Bupati Pesawaran, dan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TERIMA PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM
Senin, 21 Deseember 2020. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Charis Mardiyanto didampingi Panitera dan Sekretaris beseta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Menghadiri undangan kemenpan-RB yaitu "Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM" secara online.
PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN ZI KE PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan kegiatan Pengawasan sekaligus pendampingan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Kalianda, acara berlangsung selama 2 hari dari tanggal 17-18 Desember 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara online dan offline.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas