UPACARA VIRTUAL PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH MEMPERINGATI HUT RI KE 75 TAHUN
Tiga perempat abad sudah umur Ibu Pertiwi NKRI. Hari ini genap berulang tahun yang ke-75, praktis telah dewasa usianya. Sebuah perjalanan sebuah negara bangsa yang tidak sebentar. Seluruh penjuru negeri gegap gempita merayakannya sekalipun di tengah pandemi wabah korona yang belum juga kunjung usai atau sirna.
YANG MULIA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG, CHARIS MARDIYANTO MEMIMPIN PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKADTEN INDONESIA
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Bp. H. Charis Mardiyanto, SH, MH) pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, melangsungkan acara Pengambilan Sumpah Advokad. Advokad-advokad yang baru diambil sumpahnya tersebut tergabung dalam Perkumpulan Advokaten Indonesia (PAI).
KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG CHARIS MARDIYANTO HADIRI UNDANGAN UPACARA DI PEMPROV LAMPUNG
Senin, (17/8). Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H.Charis Mardiyanto menghadiri undangan Upacara Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke -75 di lapangan Korpri Pemrov Lampung.
SERVEILAN AKREDITAS PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN OLEH: TIM AKREDITAS PENJAMIN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
Satuan kerja Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 dilakukan penilaian surveilan APM (akreditasi penjaminan mutu) oleh Tim APM Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas