KUNJUNGAN KERJA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TENGAH
BANDAR LAMPUNG | Rabu tanggal 09 Mei 2018 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Lampung Tengah seusai melakukan kunjungan kerja di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disambut langsung oleh Plt. Bupati Lampung Tengah Bpk. Loeman Djoyosoemarto.
KUNJUNGAN BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA KE PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Selasa Tanggal 08 Mei 2018 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima kunjungan dari Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam rangka Survey Rapat Koordinasi terkait penyampaian persepsi. Kunjungan ini melakukan Peninjauan lokasi sehubungan kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU).
KUNJUNGAN KERJA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
BANDAR LAMPUNG | Rabu tanggal 09 Mei 2018 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Bpk. Mochamad Hatta, SH.,MH dan Hakim Tinggi melakukan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam rangka Pengawasan Daerah serta persiapan bakti sosial.
SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
BANDAR LAMPUNG | Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaksanakan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d Rabu tanggal 08-09 Mei 2018. Agenda tersebut dihadiri oleh Tim Surveillance Akreditasi penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang dipimpin oleh Bpk. Saurasi Silalahi, SH.,MH selaku Lead Assesor dan didampingi Anggota Tim Surveillance Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
-
Mutasi Hakim Badan Peradilan Umum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
-
Mutasi Panitera Badan Peradilan Umum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
-
Berita Terbaru Badilum
Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas