RAPAT EVALUASI ZI DENGAN TPI BAWAS MA RI
BANDAR LAMPUNG | Rabu, 23 September 2020 Bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Zona Integritas kepada TPI Bawas Mahkamah Agung RI. Dalam situasi Pandemi Rapat Evaluasi ZI Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilaksanakan secara virtual. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH.,MH memimpin langsung rapat sekaligus memaparkan secara singkat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dan Melayani untuk dievaluasi oleh TPI Bawas Mahkamah Agung RI.
PEMAPARAN PROGRES ZI MENUJU WBBM PT TANJUNGKARANG
Untuk mencapai zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hari selasa, 22/9/2020 Ketua Tim Kerja Pembangunan ZI Roki Panjaitan yang juga Wakil Ketua PT Tanjungkarang melakukan evaluasi progres pelaksanaan ZI untuk persiapan Rapat Evaluasi Pembangunan ZI dengan Tim Penilai Internal ZI MA tanggal 23 /9/2020. Rapat Dipimpin Ketua ZI dihadiri oleh Ketua PT dan seluruh Kordinator dan Sekretaris Area 1 sd 6, sedangkan anggota area mengikuti rapat melalui zoom meeting.
KUNKER KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PN KOTABUMI
Selaku kawal depan MA di daerah, PT Tanjungkarang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja Pengadilan Negeri Liwa, pada hari ini Jumát, tanggal 20 September 2020. Kunjungan kerja dari PT Tanjungkarang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PT Tanjungkarang (Bp.Charis Mardiyanto, SH, MH), dan didampingi Panitera : Juli Astra, SH, MH dan Plt. Sekretaris: Reno Sugiarto, SH, MH. Pembinaan dan Pengawasan tersebut adalah terkait kinerja pegawai pengadilan dan kedisiplinan, serta sosialisasi dan pelaksanaan semua program kerja Badilum.
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ADVOKAT PERADI
Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Bp. H. Charis Mardiyanto, SH, MH) pada hari Kamis, 24 September 2020 bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, melangsungkan acara Pengambilan Sumpah Advokad.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas