PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS KETUA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PT TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH (14/1).
PEMBINAAN KETUA PT TANJUNGKARANG KE PN KOTA AGUNG
KOTA AGUNG | Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi para Hakim tinggi, Panitera, dan Sekretaris mengunjungi Pengadilan Negeri Kota Agung dalam rangka Pembinaan (08/01).
Pengambilan Sumpah, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
BANDAR LAMPUNG | Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Bapak Ade Suherman, SH.,MH (14/1). Acara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH dan yang bertindak sebagai Saksi Bapak Prabowo, SH.,MH dan Bapak Aksir, SH.,MH.
PEMBACAAN IKRAR DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
BANDAR LAMPUNG | Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pukul 10.00 WIB telah dilaksanakan Pembacaan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (03/01). Pembacaan Ikrar di pimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan Penandatangan Pakta Integritas diawali oleh 4 Pilar yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- MA UMUMKAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019
Senin, 22 April 2019
- SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 6 TAHUN 2019. TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA / WAJIB LHKPN (PN/WL) DI LUNGKUNGAN MAHHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.
Kamis, 18 April 2019
- SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 7 TAHUN 2019. TENTANG PEMBINAAN DAN PELUNCURAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN TINGKAT BANDING EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN OLEH YANG MULIA KETUA MAHHKAMAH AGUNG RI
Kamis, 18 April 2019
- UNDANGAN LAUNCHING APLIKASI SIPP TINGKAT BANDING VERSI 3.2.0
Kamis, 18 April 2019
- UPDATING PERMINTAAN DATA ADMIN INSTANSI DAN ADMIN UNIT KERJA UNTUK SISTEM LAPORAN HARTA KEKAYAAN SECARA ELEKTRONIK (E-LHKPN)
Kamis, 18 April 2019
- MA UMUMKAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI, SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019
-
Berita Terbaru Badilum
Senin, 22 April 2019
KUNJUNGAN STUDI BANDING DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE SPANYOLKamis, 18 April 2019
PERUBAHAN SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDINGSenin, 15 April 2019
PENYAMPAIAN HASIL ASSESMENRabu, 10 April 2019
PEMANGGILAN PESERTA SHORT COURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)Jumat, 05 April 2019
PENYELARASAN INSTRUMEN ZONA INTEGRITAS
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas