BIMTEK HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN LATNIS PERKARA TERORISME BAGI HAKIM PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA
KPT Tanjungkarang mengikuti kegiatan bimtek Virtual Hakim Tinggi Pengawas oleh Badilum
WKPT Tanjungkarang saat memberikan materi tentang terorisme KPT & WKPT Seluruh Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Litbang Diklat Kumdil, dalam hari yang sama Kamis, 05/11/2020 bimtek virtual.
WAGUB KUKUHKAN SUMITRO SEBAGAI KEPALA BPKP PROPINSI LAMPUNG
Pemerintah Provinsi Lampung, 23/10/2020 menggelar acara pengukuhan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPKP Perwakilan Lampung Drs.Sumitro di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung.
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH
Innaa lillahi wa innaa Ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah Dr. Abdullah, S.H., M.S., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya.
PERESMIAN 6 GEDUNG BARU PENGADILAN TERPADU
Hari ini, 20/10/2020, secara virtual Ketua Mahkamah Agung Dr.H.M.Syariffuddin,SH.,MH meresmikan 6 Gedung Pengadilan terpadu yang mencakup 4 lingkungan peradilan di Ambon, yaitu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, dan sekaligus 61 gedung pengadilan 4 lingkungan peradilan yang baru tersebar di seluruh wilayah barat, tengah dan timur Indonesia.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas