Hari ini , Selasa tanggal 26 Februari 2020 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan, acara yang dilaksanakan di Plenarry Hall Jakarta Convenson Center (JCC) dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial. Hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko widodo beserta wakil Presiden.

Pada hari sebelumnya yaitu tanggal 25 Februari 2020 diadakan acara kampung hukum yang merupakan rangkaian acara pembuka Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi langsung terkait tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya. Selain itu masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari para peserta pameran yang berasal dari Kementrian/Lembaga dan mitra Bank.

Acara yang disiarkan melalui saluran live streaming Mahkamha Agung  itu dihadiri oleh para Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Adhoc, pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wilayah Jabodetabek, para Ketua Lembaga, para mahasiswa dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Universitas Negeri Lampung (Unila) mengadakan seminar bertemakan anti korupsi dengan judul dan pokok bahasan: “Sinergitas Perguruaan Tinggi Dengan KPK Dalam Pencegahan Korupsi Di Daerah’’.

Acara telah dilangsungkan pada hari Kamis, 13 Februari 2020 di Unila. Dalam acara itu KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK:  Dr. Nurul Gufron, SH, MH. Hadir pada acara tersebut adalah Rektor Unila Prof. Karomani, Gubernur Lampung Arinal Junaedi dan pejabat-pejabat teras lainnya termasuk Ketua Pengadiilan Tinggi Tanjungkarang yang dalam acara ini diwakili oleh Dr. Slamet Hariyadi, SH, MH.

Dalam kesempatan itu pada pokoknya Rektor Unila menyatakan, bahwa Perguruan Tinggi adalah institusi yang memiliki andil besar dalam pemberantasan korupsi, oleh karenanya harus terus dikembangkan dan dikuatkan. Perguruan Tinggi juga merupakan sumber kepakaran yang banyak melakukan kajian dan kegiatan antikorupsi, dan hal itu juga didukung ribuan mahasiswa dengan paradigma antikorupsinya.

Nurul Gufron dalam kesempatan yang sama juga menyatakan  bahwa perlunya sinergitas antara KPK dan Perguruaan Tinggi, yang salah satunya adalah dengan cara memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikannya, serta tata kelola akademik yang mencerminkan antikorupsi. Perguruaan Tinggi juga harus bisa mencetak sarjana dan pejabat yang antikorupsi. Terhadap program-program KPK itu, Rektor Unila menyatakan siap mendukungnya.

          Selasa, 25 Februari 2020 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Ridwan Mansyur,SH.,MH. memenuhi undangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  untuk menjadi narasumber pada Sosialisasi yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tema yang diangkat pada sosialisasi tersebut yaitu "Melalui Pembangunan Zona Integritas Kita Wujudkan Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja Melayani". Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Ibu Dr. Hj. Rokhanah,SH.,MH. acara yang berlangsung dari pukul 10.00 wib tersebut berjalan dengan sangat komunikatif. diharapkan agar melalui sosialisasi tersebut  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat segera memperoleh Predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Berikut ini dokumentasi kegiatannya :

  Dr. Ridwan Mansyur, SH.,MH sedang memberikan materi mengenai Zona Integritas dihadapan pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Dr. Ridwan Mansyur, SH.,MH menerima cinderamata yang diberikan oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Ketua PT Tanjungkarang (Bp.Charis Mardiyanto, SH, MH) pada hari Senin, 10 Februari 2020 melakukan kunjungan kerja ke PN Kalianda dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan selaku kawal depan MA di daerah. Adapun materi pembinaan yang disampaikan Ketua PT Tanjungkarang tersebut yaitu terkait kinerja pegawai pengadilan dan kedisiplinan. Turut hadir pada acara tersebut adalah Panitera PT Tanjungkarang dan  Plt. Sekretaris.

Selain dari pada itu disinggung juga masalah tehnis peradilan, integritas dan profesionalitas, dan kode etik. Diingatkan pula, bahwa Hakim wajib mematuhi ketentuan Perma No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016. Sedangkan bagi non Hakim berlaku SK KMA No. 9 Tahun 2009, serta aturan-aturan lain termasuk Maklumat Ketua MA.

Diperintahkan agar semua Hakim dan Pegawai harus mempelajari semua ketentuan aturan yang ada, baik itu menyangkut tehnis peradilan maupun kesekretariatan dan melaksanakannya dengan baik, benar serta ikhlas. Maksimalkan mekanisme PTSP dan patuhi SOP yang ada di satuan kerjanya.

Terhadap capaian prestasi yang sudah diraihnya agar ditingkatkan, atau setidak-tidaknya dipertahankan. Dan harus pula turut mengejar predikat satker yang WBK, dan pada saatnya nanti bisa mencapai predikat WBBM sebagaimana digariskan Pimpinan.  Atas semua pesan dan perintah Ketua PT Tanjungkarang itu, semua pegawai menyatakan sanggup. Selain itu Ketua PT Tanjungkarang pada kesempatan tersebut juga sempat meninjau fisik kantor satker Pengadilan Negeri Kalianda.

Hadir pula pada kunjungan kerja tersebut adalah Ibu Charis Mardiyanto selaku Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Lampung dengan didampingi beberapa anggota Pengurus lainnya, dalam rangka untuk konsolidasi organisasi dan pembinaan.