DANREM 043/GATAM SILATURAHMI KE PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 15 Maret 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima kunjungan Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Ruslan Effendy dalam rangka Silahturahmi. Kunjungan dan Silaturahmi Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Ruslan Effendy, selain memperkenalkan diri sebagai Danrem 043/Garuda Hitam yang baru, sekaligus bertujuan mempererat tali silaturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara Korem 043/Gatam bersama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DIKUKUHKAN MENJADI PROFESOR DI UNILA
Lampung, Rabu, 2 Maret 2022 di Aula Universitas Lampung, ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menghadiri acara pengukuhan Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menjadi Profesor Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengukuhan ini dilakukan dalam Rapat Luar Biasa Senat Universitas Lampung yang terbuka dan dibuka untuk umum.
RAPAT KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI (KEKA) OLEH BADILUM
BANDAR LAMPUNG | Jumat, 04 Maret 2022 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti kegiatan Rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) oleh Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim Assesor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari 10 Pengadilan Negeri memaparkan hasil observasi lapangan ke satker masing-masing dihadapan Tim KEKA dari Badilum yaitu Direktur jenderal badan peradilan umum Dr. H. Prim haryadi, S.H., M.H, sekretaris direktorat jenderal badan peradilan umum Bapak Drs.H.Wahyudin, M.Si, dan Ibu Direktur pembinaan administrasi peradilan umum Ibu Zahlisa Vitalita, S.H
PEMBINAAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Bandar Lampung, Selasa 1 Maret 2022, Ketua Mahkamah Agung melaksanakan kunjungan kerja (kunker)ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas