PENDAMPINGAN PENGISIAN LKE SELURUH PN DI WILAYAH HUKUM PT. TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Rabu, 24 Februari 2021 Bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, selama dua hari, Rabu dan Kamis Pendampingan Pengisian LKE PMP ZI yang diberikan oleh Tim ZI PT Tanjung karang, Acara dibuka oleh Koordinator Area I ZI PT Tanjung Karang :Ibu Dr. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH dan Bapak Suprabowo, SH.,MH. Pendampingan ini dimasukan untuk melihat sejauh mana Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 11 Satker Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tanjung Karang yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas.
Sesuai surat Surat Dirjen Badilum MA tgl 11 Februari 2021 No. 265/DJU/OT.01.03/2021 paling lambat tanggal 28 Februari 2021 harus telah mengupload LKE ke server pmpzi mahkamah agung, Selain LKE, persyaratan lain yang disapkan oleh SATKER adalah Laporan Hasil PMPZI
Dan Data Dukung yang relevan dan terkini (update)
 |
 |
Peserta yang mewakili Satker berbagai macam ada Kordinator dan Sekretaris Area dan juga Tim IT dari Seluruh PN diwilyah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Peserta sangat Antusias mengikuti acara ini. Dari Pagi hingga Siang hari. (BN25221)
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas