Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

884 PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2021

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2021

DSC 0450

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 05 Januari 2021 Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, semua Pegawai yang bertugas di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan semua Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Tanjungkarang menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas tersebut pada pokoknya berisi pernyataan bahwa setiap pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaannya wajib dan sanggup melayaninya dengan sikap adil, jujur, bersih, berdisiplin, dan berdedikasi tinggi.

Pakta Integritas adalah bagian dari pembangunan zona integritas dalam rangka menata reformasi birokrasi kelembagaan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam melayani masyarakat, khususnya pencari keadilan.

DSC 0452 DSC 0453
DSC 0455 DSC 0458

Gambar 1. Dokumentasi seluruh Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

DSC 0477 DSC 0479 DSC 0482 DSC 0488

DSC 0489

Gambar 2. Dokumentasi Penandatanganan oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dihadapan KPT dan WKPT


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas