Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

843 MONITORING EVALUASI ZONA INTEGRITAS OLEH TIM TPI DARI BAWAS MA RI

MONITORING EVALUASI ZONA INTEGRITAS OLEH TIM TPI DARI BAWAS MA RI

e429156e 0e4f 45e1 8928 4bb424e2d163

Sehubungan dengan akan dilakukan penilaian pembangunan Zona Integritas terhadap satuan kerja yang berpredikat WBK menuju WBBM yang penilaiannya akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) pada tahun 2020, maka terhadap satuan kerja Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) dari MA yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengawasan MA. Monitoring dan evaluasi itu dilangsungkan dari tanggal 12 s/d 16 Oktober 2020. Tim dipimpin oleh Bapak Kusnoto, SH, MH dengan dibantu tiga anggota. Maksud dan tujuannya adalah untuk mendampingi, memonitoring dan mengevaluasi serta membekali kinerja satker PT Tanjungkarang.

04944773 3bf4 499b 935f 3a7c57af5d16

Kegiatan tersebut diawali dari opening meeting, dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing area, lalu evaluasi masing-masing item atau obyek yang dinilai berdasarkan standar penilaian yang ada terhadap poin-poin area-area itu. Lalu hasilnya disampaikan pada acara clossing meeting. Dari serangkaian penilaian itu, dalam acara clossing meeting oleh Tim Monev MA bahwa terhadap satker PT Tanjungkarang dinyatakan telah layak untuk dinilai oleh Kemenpan RB tahun 2020 ini.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas