Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

761 SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI PENGURUS DAERAH DYK PROVINSI LAMPUNG

banner

SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI PENGURUS DAERAH DYK PROVINSI LAMPUNG

2289d5bc 7266 4e16 904f 348864836855

Pengurus Darmayukti Karini (DYK) Propinsi yang diketuai ibu Sri Lestari Charis, hari ini ( 27/7/2020) bersama rombongan ke Menggala untuk bertemu dengan Pengurus DYK Cabang Menggala. Berangkat mendampingi Ibu Sri adalah Ibu Farida Syamsi, Zopita Prabowo, Nurrochmah Suwono, Ratna Gatot dan Ana Slamet. 

 Tiba di Menggala Jam 10.00 disambut oleh Ka PN Menggala dan Ketua dan Pengurus Cabang DYK. Sebelum acara Rombongan diajak melihat Sekretariat DYK dan kelengkapannya, setelah itu acara inti dilaksanakan di Aula PN untuk kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi.
Dalam pengarahan, Ibu Sri Lestari Charis menghimbau dan mengharapkan Pengurus Cabang Menggala solid dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola organisasi DYK sehingga Dalam kesempatan itu beberapa Pengurus Daerah sesuai dengan bidangnya menyampaikan sosialisasi sesuai tugas pokoknya, seperti urusan kesekretariatan, bidang organisasi, pendidikan, ekonomi dan bidang sosial budaya.
Dalam acara konsolidasi juga hadir unsur Pengurus DYK Pengadilan Agama Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang.

2289d5bc 7266 4e16 904f 348864836855 6801f6b8 ee29 4c83 842c 59925d45bee1
2abfd1a0 967e 4c2b 8d9a a36e397227fd

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas