Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

706 PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL AFRILIA MARGARETHA PASARIBU S A P

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL AFRILIA MARGARETHA PASARIBU, S.A.P

pelantikan afrilia pasaribu

Kamis (16/4) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Afrilia Pasaribu resmi dilantik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  pelantikan dan pengambilan sumpah PNS yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang YM Charis Mardiyanto,SH.,MH tersebut berlangsung selama hampir 30 menit. Pelantikan dilaksanakan diruang Ketua Pengadilan Tinggi dan hanya dihadiri oleh petugas pelantikan mengingat saat ini sedang terjadi pandemi wabah virus covid-19 sehingga acara pelantikan menerapkan fhyscal distancing dengan menjaga jarak dan menggunakan masker.

pelantikan afril 2

pelantikan afrill

Pada kesempatan tersebut Charis Mardiyanto meyampaikan amanat untuk Pegawai Negeri Sipil yang baru dilantik dan disumpah tersebut untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi dalam bertugas, menjaga amanah dan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi. selanjutnya acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada PNS yang dilantik dan sesi foto bersama (foto diambil dengan tetap menjaga jarak).


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas