Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

678 SEMINAR BERTEMAKAN ANTI KORUPSI DENGAN JUDUL DAN POKOK BAHASAN SINERGITAS PERGURUAAN TINGGI DENGAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH

Seminar bertemakan anti korupsi dengan judul dan pokok bahasan: “Sinergitas Perguruaan Tinggi Dengan KPK Dalam Pencegahan Korupsi Di Daerah’’

seminar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Universitas Negeri Lampung (Unila) mengadakan seminar bertemakan anti korupsi dengan judul dan pokok bahasan: “Sinergitas Perguruaan Tinggi Dengan KPK Dalam Pencegahan Korupsi Di Daerah’’.

Acara telah dilangsungkan pada hari Kamis, 13 Februari 2020 di Unila. Dalam acara itu KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK:  Dr. Nurul Gufron, SH, MH. Hadir pada acara tersebut adalah Rektor Unila Prof. Karomani, Gubernur Lampung Arinal Junaedi dan pejabat-pejabat teras lainnya termasuk Ketua Pengadiilan Tinggi Tanjungkarang yang dalam acara ini diwakili oleh Dr. Slamet Hariyadi, SH, MH.

Dalam kesempatan itu pada pokoknya Rektor Unila menyatakan, bahwa Perguruan Tinggi adalah institusi yang memiliki andil besar dalam pemberantasan korupsi, oleh karenanya harus terus dikembangkan dan dikuatkan. Perguruan Tinggi juga merupakan sumber kepakaran yang banyak melakukan kajian dan kegiatan antikorupsi, dan hal itu juga didukung ribuan mahasiswa dengan paradigma antikorupsinya.

Nurul Gufron dalam kesempatan yang sama juga menyatakan  bahwa perlunya sinergitas antara KPK dan Perguruaan Tinggi, yang salah satunya adalah dengan cara memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikannya, serta tata kelola akademik yang mencerminkan antikorupsi. Perguruaan Tinggi juga harus bisa mencetak sarjana dan pejabat yang antikorupsi. Terhadap program-program KPK itu, Rektor Unila menyatakan siap mendukungnya.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas