Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

577 SERAH TERIMA JABATAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

SERAH TERIMA JABATAN DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

1

JAKARTA | Kamis, 19 September 2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjenbadilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia diserahterimakan dari Pejabat yang lama Dr. Herry Swantoro, SH, MH kepada Pejabat yang baru Prim Haryadi, SH, MH. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan serta serah terima jabatan Dirjen badilum yang lama kepada pejabat  yang baru tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH yang dilangsungkan di gedung Mahkamah Agung di Jakarta.

Pejabat Dirjenbadilum yang lama akan menempati pos jabatannya yang baru yaitu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur - sedangkan Dirjen Badilum yang baru dilantik tersebut sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata pada Mahkamah Agung di Jakarta. Pada kesempatan itu pula, secara serentak juga telah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan serta serahterima jabatan Dirjen Badilmiltun yang baru.

Hadir pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding tersebut adalah jajaran pimpinan MARI, beserta para undangan dari instansi kenegaraaan dan pemerintahan yang terkait, serta para undangan lainnya termasuk keluarga pejabat yang dilantik. Sedangkan yang hadir dari satker Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh ketua rombongan Dr. Ridwan Mansur, SH, MH.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, SH, MH pada pokoknya menyatakan, bahwa agar para Pejabat yang telah dilantik tersebut bekerja dengan sebaik-baiknya, dan selalu mengingat akan isi sumpah jabatannya. Semua harus tetap bekerja keras demi menjaga citra, wibawa serta marwah  peradilan. Insan peradilan wajib menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih saat ini MA sedang membangun dan menuju dunia peradilan moderen. Terhadap pesan dan perintah Pimpinan itu para pejabat tersebut menyatakan sanggup.

Usai prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan serta serahterima jabatan Dirjen Badilum tersebut, selanjutnya pada hari dan tempat yang sama dilangsungkan juga prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan serta serahterima jabatan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang baru dari seluruh Indonesia, termasuk Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Ketua Pengadilan Tinggi yang akan menempati pos jabatannya yang baru tersebut sebanyak lima belas orang,  sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama sebanyak sepuluh orang.

            Sehubungan pergantian Pejabat  tersebut, dari Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk Bapak Dirjen Badilum yang baru kami mengucapkan selamat datang, selamat bekerja untuk menunaikan tugas negara, semoga amanah, sukses dalam melanjutkan semua program kerja pejabat yang lama berikut prestasi-prestasinya. Demikian pula kepada Dirjen Badilum yang lama, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kinerja Bapak. Di bawah kepemimpinan dan bimbingan Bapak telah terbukti banyak kemajuan di jajaran Peradilan Umum, baik dari aspek kinerja pegawai, prestasi kantor, maupun pelayanan masyarakat dengan segala predikatnya. Tuhan yang akan membalas semua jasa-jasa Bapak kepada Ibu Pertiwi.  A m i n ...

Berikut ini adalah dokumen acara pengambilan sumpah dan pelantikan serta serahterima jabatan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang baru dan yang lama tersebut.

dirjen


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas