Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

469 PENGANTAR TUGAS HAKIM TINGGI DAN HAKIM YUSTISIAL PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PENGANTAR TUGAS HAKIM TINGGI DAN HAKIM YUSTISIAL PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0042

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 15 Mei 2019 Bertempat di Ruang Aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Acara Pengantar Tugas Hakim Tinggi Bapak Subachran Hardi Mulyono, SH.,MH dan Hakim Yustisial Bapak Zaufi Amri, SH. Acara diawali dengan kesan pesan dari kedua Hakim tersebut selama di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH.

DSC 0007

Bapak Subachran Hardi Mulyono, SH.,MH merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan beliau akan bertugas ditempat baru yaitu Pengadilan Tinggi Banten sedangkan Zaufi Amri, SH merupakan Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan beliau akan bertugas ditempat yang baru yaitu Pengadilan Negeri Palu.

DSC 0017 DSC 0022

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang beserta seluruh Keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengucapkan terima kasih atas kerjasama kedua Hakim tersebut selama menjalankan tugas di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

DSC 0052 DSC 0035
DSC 0061
DSC 0092

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas