PEMBUKAAN ASESMEN INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
BANDAR LAMPUNG | Bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Acara Pembukaan Asesmen Internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (11/04). Acara dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Ridwan Mansyur, SH.,MH. Asesmen Internal dilakukan pada periode tertentu dalam rangka menguji dan menilai kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen akreditasi.
Sebelum acara dimulai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempersilakan Keluarga Baru Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk memperkenalkan diri. Keluarga Baru tersebut yaitu AFRILIA MARGARETHA PASARIBU, S.A.P jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Penerimaan 2018.
Usai perkenalan keluarga baru dilanjutkan dengan acara pembukaan resmi serta sambutan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Quality Management Representative (QMR) sekaligus memberikan semangat kepada para tim Audit Internal yang bertugas sebagaimana jadwal yang ditetapkan.
 |
 |
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 |
 |
 |
 |
Tim Audit Internal yang sedang mengaudit masing-masing bagian
 |
 |
Assemen Internal kepada 4 Pilar
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas