Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

410 RAPAT LAPORAN ZI 1

RAPAT LAPORAN KOORDINATOR AREA TIM KERJA ZI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0868

BANDAR LAMPUNG | Rabu 20 Februari 2019, bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan rapat laporan masing-masing koordinator area tim kerja Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Ridwan Mansyur, SH.,MH selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas serta dihadiri oleh para koordinator area tim kerja dan para anggota tim kerja pada masing-masing area.

dalam acara ini masing-masing koordinator melaporkan progress yang telah dilakukan bersama tim kerjanya. Kemudian dari hasil pemaparan masing-masing area yang terdiri dari area 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing area.

DSC 0868

DSC 0870

DSC 0874

WhatsApp Image 2019 02 21 at 18.06.04

WhatsApp Image 2019 02 21 at 18.06.04 1


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas