PENANDATANGANAN PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 19 Februari 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH dan disaksikan Beberapa Pimpinan dari berbagai Instansi yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Komandan Korem 043 Garuda hitam, Kepala kanwil Kementrian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ketua Umum MUI Lampung.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas