Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1099 SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN 2021

MENGIKUTI LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021

 

Bandar Lampung, 22 Februari 2022 - Bertempat diruang Command Center Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 secara virtual dengan Mahkamah Agung RI di ruang Koesoemah Atmadja lantai 14, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Acara ini diikuti oleh seluruh pimpinan Pengadilan seluruh Indonesia secara virtual dan juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar Negara sahabat, para pimpinan redaksi, para Rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi, serta undangan lainnya yang hadir secara virtual.

Dalam acara ini, Ketua Mahkamah Agung memaparkan capaian- capaian  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  di bawahnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

Dengan bertema  ”Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern”, mengisyaratkan tentang sebuah tekad, semangat, serta optimisme  dari  seluruh  aparatur  Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Laporan Tahunan (laptah) Mahkamah Agung merupakan agenda tahunan Mahkamah Agung yang dilaksanakan setiap awal tahun dalam rangka menyampaikan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama setahun sebelumnya.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas