Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1076 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DI PN MENGGALA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DI PN MENGGALA

WhatsApp Image 2021 11 28 at 22.48.21 2

TULANG BAWANG | Kamis, 25 November 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Mochamad Djoko, SH.,M.Hum melakukan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Negeri Menggala. Bertempat diruang sidang utama Pengadilan Negeri Menggala, KPT mengingatkan kembali tentang Perma 7,8,9 yang harus terus disosialisasikan oleh Ketua Pengadilan tentang kedisiplinan, integritas hakim dan pegawai, selain itu KPT juga menekankan terkait pentingnya Hakim mengikuti sertifikasi pelatihan agar dapat mengadili perkara-perkara tertentu, seperti Perkara Tindak Pidana Korupsi, Penyelesaian Hubungan Industiral, Perikanan, Perkara Pidana Anak, dan lain-lain. KPT juga menyampaikan bahwa penataan kelola aplikasi harus dilaporkan ke Mahkamah Agung.

WhatsApp Image 2021 11 28 at 22.48.21

WhatsApp Image 2021 11 28 at 22.48.21 1

WhatsApp Image 2021 11 28 at 22.48.21 3


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas