Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

407 IKRAR KOMITMENBERSAMA

PENGUCAPAN DAN PENANDATANGANAN IKRAR DAN KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0875

BANDAR LAMPUNG | Senin, 18 Februari 2019 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan pengucapan dan penandatanganan ikrar dan komitmen bersama dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Pengucapan ikrar dan komitmen bersama dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr. Ridwan Mansyur, SH.,MH dan diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

DSC 0870

Seluruh Jajaran Pimpinan dan Tim Kerja Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkomitmen untuk memberikan dukungan dan menyatakan siap membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta merubah pola pikir dan budaya kerja sehingga memberikan pelayanan publik yang berintegritas.

DSC 0868

 

DSC 0875 DSC 0878
DSC 0887 DSC 0891

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas