Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

312 MOU KPT DAN BHT

RAPAT KOORDINASI INSTANSI TERKAIT SEKALIGUS PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) ANTARA KEMENKUMHAM DAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DSC 0064

BANDAR LAMPUNG | Bertempat di Hotel Horison Lampung, Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait yang sekaligus ditandatanganinya nota kesepahaman bersama Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan (17/7).

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka penyampaian salinan putusan/penetapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta.

DSC 0064

DSC 0084

Dalam sambutannya Ketua pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjelaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini sekaligus merupakan salah satu bentuk atensi kita bersama dalam rangka memberikan dan mewujudkan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Beliau berharap dan menegaskan kepada jajaran peradilan khususnya Pengadilan Negeri se-Lampung, untuk senantiasa berkoordinasi melalui percepatan pengiriman salinan putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri se- Lampung kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta.

DSC 0094

DSC 0098

 

DSC 0104

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas