Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

305 PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PMPRB

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

DSC 0423

BANDAR LAMPUNG | Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di ruang rapat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018.

Pembukaan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH didampingi Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris serta dihadiri oleh seluruh Ketua Tim Reformasi Birokrasi beserta Anggotanya.

DSC 0460

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan dalam rangka persiapan surveilans kedua yang dilakukan oleh Badilum yang salah satu kegiatan wawancara tim APM dengan 4 pilar adalah telah terlaksananya PMPRB di PT Tanjungkarang. Sehingga untuk memenuhi program kerja RB PT Tanjungkarang Tahun 2018 maka dilaksanakan PMPRB tersebut. 

DSC 0308

DSC 0307

DSC 0330

DSC 0328

DSC 0417

DSC 0432

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas