Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

579 BELASUNGKAWA PT TANJUNGKARANG

BELASUNGKAWA KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2019 09 21 at 09.17.06

Innalillahi wa inna illaihi roji’un. Telah berpulang ke Rahmatullah Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palu, Yang Terhormat Ayahanda dari Ibu Dirjenmiltun pada hari Jum’at, 20 Sept 2019.

Innalillahi wa inna illaihi roji’un. Telah berpulang ke Rahmatullah :

Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Bpk. MARGONO, SH, Mhum, MM, pada hari Jum’at, 20 Sept 2019 pukul 01.00 dini hari;

WhatsApp Image 2019 09 20 at 06.23.59

Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palu, Ibu IDA AYU PUSPA ADI, SH (isteri dari Bpk. KASWANTO, SH, MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jum’at, 20 Sept 2019; dan

Yang Terhormat Ayahanda dari Ibu Dirjenmiltun (Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH, MH) pada hari Jum’at, 20 Sept 2019

Kami Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang turut berbelasungkawa atas wafatnya Beliau-beliau tersebut, semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, dalam kondisi husnul khatimah, serta semua keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran, serta diterima semua amal-ibadahnya di sisi Allah SWT.  Amin.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas