Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

563 DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG DAN PENGADILAN NEGERI METRO

DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG DAN PENGADILAN NEGERI METRO

WhatsApp Image 2019 09 09 at 15.30.59

Jakarta | Senin, 9 September 2019 Sehubungan dengan dicanangkannya program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), maka untuk itu di jajaran Mahkamah Agung RI telah dilangsungkan proses pengujian oleh Tim Penguji dari Menpan dan Reformasi Birokrasi RI. Acara telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 9 s/d. 10 September 2019. Acara tersebut juga dihadiri dari sejumlah Pejabat Mahkamah Agung (MA), antara lain Sekretaris MA, Tim Bawas, Biro Perencanaan BUA, Karo Perencanaan, dan pejabat MA lainnya. Pengadilan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah dua satuan kerja (satker) yang terpilih untuk mewakili wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang lampung untuk agenda tersebut.

Berdasarkan Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/19/PW.03/2019 tanggal 2 September 2019 maka Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Timur Pradoko,SH.,MH.) dan Ketua Pengadilan Negeri Metro (Sahlan Efendi,SH.,MH.) melakukan presentasi terkait pembangunan Zona Integritas di Pengadilan masing-masing ddisertai dengan semua data dukung dari Area 1 sampai Area 6.

WhatsApp Image 2019 09 09 at 13.13.29 WhatsApp Image 2019 09 09 at 13.28.50 

Secara nasional acara tersebut diikuti 127 satuan kerja di jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia seluruh Indonesia.

Tim dari Pengadilan Negeri Metro dipimpin oleh Ketuanya, Sahlan Effendy, SH, MH, dengan dibantu oleh Beni Arisandi, SH, MH dan M. Iqbal, SH, MH serta dua orang tenaga IT yaitu Agung dan Tio, dengan didampingi pula Sahman Girsang, SH, MH (selaku Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada satker tersebut). Demikian pula Tim dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang juga dipimpin Ketuanya, Timur Pradopo, SH, MH sendiri dengan dibantu oleh Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan serta seorang tenaga IT dengan didampingi Saurasi Silalahi, SH, MH (selaku Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada satker tersebut).

Penilaian oleh Tim Penguji difokuskan pada aspek pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan cara  menguji dan memeriksa lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBBK masing-masing Pengadilan Negeri tersebut. Setiap poin pemeriksaan dan penilaian wajib disertai data dukung (evidence) yang ada berikut komponen pengungkitnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tim Zona Integritas tersebut. Adapun yang menjadi instrumen pengungkit  Zona Integritas tersebut terdiri dari 6 (enam) komponen, yakni : - Manajemen Perubahan, - Penataan Tata Laksana, - Penataan Sistem Manajemen SDM, - Penguatan Akuntabilitas, - Penguatan Pengawasan; dan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam proses penilaian itu, selain dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh Tim Penilai, pengujian  juga dilakukan dalam bentuk tanya-jawab kepada masing-masing Koordinator Tim Area. Tujuannya adalah untuk lebih memastikan seluruh kegiatan pembangunan telah berjalan sebagaimana data dukung yang ada pada masing-masing satker tersebut. Adapun materi tanya-jawab itu difokuskan pada inovasi  apa yang bisa ditonjolkan atau diunggulkan oleh satker yang bersangkutan dibandingkan dengan satker-satker lain. Untuk itu, Ketua PN Tanjungkarang  telah membuat inovasi pelayanan publik berupa inovasi Live Chat, yaitu aplikasi pelayanan untuk para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara yang memungkinkan mereka dapat melakukan chatting komputer kepada pihak terkait untuk hal-hal yang ingin ditanyakan. Selain itu ada lagi inovasi lainnya, yaitu aplikasi E-Panjar, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengembalikan sisa bersih uang biaya perkara kepada penggugat secara langsung melalui rekening yang bersangkutan setelah perkaranya itu diputus.

Menurut Ketua Tim dari satker-satker di atas, bahwa respon Penilai terhadap obyek penilaian dan kinerja masing-masing satker tersebut amat positip. Hasil dari serangkaian penilaian terhadap semua komponen itu akan diumumkan kemudian. Terhadap hasil capaian itu jika dirasa masih ada materi uji yang perlu diperbaiki, maka  akan ada catatan yang harus ditindaklanjuti dan atau dilengkapi lagi dalam pelaksaan Zona Integritas di satuan kerja masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaan uji petik yang akan dinilai oleh Tim Penilai Eksternal yang akan datang (yang salah satunya adalah dari Kemenpan RB), dapat memperoleh hasil yang diharapkan MA.

Sehubungan dengan hal itu, proses penilaian terhadap kedua satuan kerja tersebut di atas diharapkan sekali bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Apabila program tersebut dinilai berhasil, maka akan ditingkatkan lagi ke tahap selanjunya,  yaitu dari WBK ke WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Untuk itu mereka berharap mendapat nilai yang terbaik, sebagai bentuk sumbangsih terhadap bangsa dan negara yang dicintainya.

WhatsApp Image 2019 09 09 at 15.22.21

FOTO TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG BERSAMA EVALUATOR KEMENPAN RB

WhatsApp Image 2019 09 09 at 15.31.11

FOTO TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI METRO BERSAMA EVALUATOR KEMENPAN RB

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas