Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

487 PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN HAKIM TINGGI

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN HAKIM TINGGI

DSC 0128

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 20 Juni 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH mengambil sumpah dan melantik Hakim Tinggi baru di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Sugiyanto, SH. Disaksikan oleh 2 Hakim Tinggi Bapak Jesayas Tarigan, SH.,M.Hum dan Bapak Suprabowo, SH.,MH.

Bapak Sugiyanto, SH sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kini yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 69/KMA/SK/IV/2019 tanggal 10 April 2019, telah diangkat sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Berikut Dokumentasinya :

DSC 0127 DSC 0131
DSC 0139 DSC 0142
DSC 0145 DSC 0155
DSC 0150

 

 

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas