Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

931 ACARA HUT KE 68 IKAHI DAN SILATURAHMI NASIONAL BERSAMA YANG MULIA KETUA MA RI

Acara HUT Ke- 68 IKAHI dan Silaturahmi Nasional Bersama Yang Mulia Ketua MA RI

ULTAH IKAHI 68

Pengurus Daerah IKAHI Tanjung Karang pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertempat di Ruang Rapat dan Teleconference Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melaksanakan acara puncak HUT IKAHI Ke- 68 dan Silaturahmi Nasional bersama YM Ketua MA RI.

Acara dilaksanakan secara virtual diikuti oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak Charis Mardiyanto, SH. MH. selaku Pelindung IKAHI Daerah Tanjung Karang didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Ibu Dr. Hj. Rokhanah, SH. MH. dan para Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pegadilan Tinggi Bandar Lampung. Tema HUT IKAHI Ke- 68 tahun 2021 adalah “ Soliditas IKAHI Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan di Era Pandemi Covid 19 Menuju Peradilan Yang  Agung “. Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB dilanjutkan dengan sambutan dari YM Ketua MA RI Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH. MH. dan juga sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI Bapak Dr. H. Suhadi, SH. MH.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas