Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

PANITERA

 muhtar  

MUHTAR, S.H., M.H.
Panitera, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama Muda (IV/c)

- / 196203131983031006
BUTON, 13 Maret 1962

 

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai Tanggal Sampai
1 Panitera Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 17/11/2021  Sekarang
2 Panitera Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak
20/10/2020 17/11/2021
3 Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 27/08/2018 20/10/2020
4 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang 04/07/2017 27/08/2018
5 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang 06/01/2017 04/07/2017
6 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 30/12/2015 06/01/2015

 

Daftar Riwayat Pendidikan

 

No Tingkat Pendidikan Lembaga pendidikan Jurusan Tanggal Ijazah
1 S2 Univ. Krisnadwipayana Magister Ilmu Hukum 21 Januari 2010
2 S1 Univ. Islam Jakarta Ilmu Hukum 03 April 1995
3 SLTA/SEDERAJAT SMA NEGERI II BAU BAU - 20 April 1981
4 SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI WASUMBA - 01 Desember 1977
5 SD SD NEGERI 14 NEAMBULU - 09 Desember 1974

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas