Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

382 PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT PERADI

PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT PERADI

DSC 0231

BANDAR LAMPUNG | Sebanyak 105 Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) secara resmi diambil sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH yang bertempat di Ruang Aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (15/01).

Sidang Terbuka dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Hakim anggota Ibu Dr. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH dan Ibu Indah Sulistyowati, SH.,MH. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyampaikan untuk selalu berpegang pada sumpah jabatan, setia pada UUD 1945 dan taat pada perundang-undangan lainnya serta berpegang teguh pada keyakinan agamanya masing-masing. Profesi advokat adalah pembelajaran seumur hidup atau disebut juga dengan a lifetime education, harus terus belajar serta menimba ilmu baru dari waktu ke waktu. Itu semua karena hukum selalu dinamis, jika tidak terus belajar, maka akan tertinggal dengan kemajuan zaman.

DSC 0220

DSC 0229

DSC 0230

DSC 0235

DSC 0241

DSC 0247

DSC 0253


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas