Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

166 KUNJUNGAN KERJA DPR RI KOMISI 3

Kunjungan Kerja DPR RI Komisi 3

Kunker DPR RI

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima Kunjungan Kerja dari Komisi III DPR RI dalam rangka Rapat dengar Pendapat dengan Jajaran 3 (tiga) lingkungan peradilan wilayah Lampung. Rombongan yang dipimpin oleh Dr. BENNY K. HARMAN, SH, DR.H.M Aziz Syamsuddin, SH.,MH dengan didampingi dengan anggota dewan lainnya. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Sunaryo, SH.,M.H besrta Hakim Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Dr. Hj. Mpud Mahfudin, S.H.M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Para Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Lampung.

Dalam kunjungannya tersebut membahas masalah RUU Jabatan Hakim dan pembangunan gedung pengadilan negeri Pesawaran agar disegerakan. Kunjungan Kerja ditutup dengan ketuk palu dan tukar menukar cendera mata dari Komisi III DPR RI kepada para Ketua 3 Lingkungan Peradilan serta sesi foto bersama.

 Kunker DPR RI

Kunker DPR RI

Kunker DPR RI


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas