Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

1010 WEBINAR ADVOKASI HAKIM DAN APARAT PENEGAK HUKUM BERSAMA KOMISI YUDISIAL

WEBINAR ADVOKASI HAKIM DAN APARAT PENEGAK HUKUM BERSAMA KOMISI YUDISIAL

WhatsApp Image 2021 07 07 at 09.36.16

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 07 Juli 2021 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Roki Panjaitan, SH.,MH mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjadi narasumber dalam acara Sinergitas dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum dengan tema "Upaya Pencegahan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan". Acara dilaksanakan secara virtual bekerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 

Tujuan umum dari kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan secara virtual ini adalah untuk meningkatkan kesepahaman dan keselarasan mengenai kesadaran hukum, pengetahuan hukum, keterampilan dan etika dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan mendukung peradilan bersih, profesional dan bebas dari perbuatan-perbuatan anarkisme. Sedangkan tujuan khusus Diskusi Publik ini, adalah peserta diharapkan mampu:

1. Menciptakan visi dan misi yang sama sebagai insan hukum, khususnya dalam rangka menjaga dan menghormati hakim dan pengadilan, umumnya untuk saling menjaga dan menghormati tugas dan peran sesama profesi hukum, agar cita-cita negara hukum dan supremasi hukum dapat tercapai;

2. Meningkatkan pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan;

3. Menciptakan pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip PMKH dan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta cara mencegahnya berdasarkan profesinya masing-masing;

4. Menciptakan pemahaman yang sama tentang hukum acara dan pentingnya mematuhi tata tertib persidangan; dan

5. Meningkatkan pemahaman yang sama tentang pentingnya melaksanakan kode etik profesi dalam setiap proses penegakkan hukum demi tegaknya etika, keadilan dan kemanfaatan.

WhatsApp Image 2021 07 07 at 09.36.17

WhatsApp Image 2021 07 07 at 09.36.17 1

WhatsApp Image 2021 07 07 at 11.53.11


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas