Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

989 PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PN KALIANDA 2

PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PN KALIANDA

WhatsApp Image 2021 06 17 at 13.45.25

KALIANDA | Kamis, 17 Juni 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH. MH. dengan didampingi Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Juli Astra, SH. MH. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Ibu Vivi Yulianita, SE. SH. MH. pada hari Kamis dan Jumat tanggal 17 dan 18 Juni 2021 melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan tahun 2021 ke Pengadilan Negeri Kalianda. Bapak KPT Tanjungkarang dan rombongan disambut oleh KPN Kalianda, para Hakim dan seluruh pegawai PN Kalianda.

Dalam pembinaan tersebut  KPT Tanjungkarang kembali menekankan pentingnya penegakan 4 Paket Kebijakan Mahkamah Agung  yaitu

1. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya,

2. Perma Nomor 8  Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya,

3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (wistleblowing system) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan

4. Maklumat Nomor 01/Maklumat/Kma/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

WhatsApp Image 2021 06 17 at 13.45.24 1

WhatsApp Image 2021 06 17 at 13.45.24

WhatsApp Image 2021 06 17 at 13.45.25 1


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas