Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

982 PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PT TANJUNGKARANG

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PT TANJUNGKARANG

DSC 0873

BANDAR LAMPUNG | Kamis, 10 Juni 2021 Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH. MH. mengambil sumpah dan melantik Sdr. Drs. Agus Sukarno sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Acara dihadiri oleh bapak/ibu Hakim Tinggi, Hakim Ad Hock, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Sebelum dilantik menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Sdr. Drs. Agus Sukarno menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Liwa.

 Seusai melantik dan mengambil sumpah Paniera Pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam sambutannya berpesan agar pejabat yang baru diambil sumpah dan dilantik melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan mengingat sumpah jabatan yang telah diucapkan.

DSC 0876

DSC 0885

DSC 0888


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas