Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

967 PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2021 05 04 at 14.39.57

BANDAR LAMPUNG | Selasa, 4 Mei 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH. MH. mengambil sumpah dan melantik Ibu Rotua Nilawati, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak Roki Panjaitan, SH., bapak/ibu Hakim Tinggi, Hakim Ad Hock Tipikor, Bapak Panitera, Ibu Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Ibu Rotua Nilawati, SH. sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Martapura;

Seusai melantik dan mengambil sumpah Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam sambutannya berpesan agar Panitera Pengganti yang baru diambil sumpah dan dilantik melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan mengingat sumpah jabatan yang telah diucapkan.

WhatsApp Image 2021 05 04 at 14.39.57 1


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas