Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

955 HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DALAM TALKSHOW PERINGATAN HARI KARTINI

HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG DALAM TALKSHOW PERINGATAN HARI KARTINI

WhatsApp Image 2021 04 21 at 19.00.28

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q Deputi Perlindungan Anak akan melaksanakan Talk Show dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2021 dengan tema “Perempuan Penegak Hukum Memaknai Perjuangan RA Kartini Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Indonesia”. Hadir pula sebagai narasumber Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Ibu Dr. H. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH bersama Kanit PPA Polda Metro Jaya dan Jaksa pada Kejaksaan Agung. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual dengan keynote speaker  dari Ibu Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Aparat penegak hukum, sebagai elemen masyarakat yang berdiri di garda depan perwujudan hukum yang berkeadilan gender dan berkepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, memiliki peran yang sangat strategis. Seluruh penguatan hukum yang responsif gender dan berperspektif kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui ragam upaya yang berdampak kepada sistem hukum yang diberlakukan secara menyeluruh. Mulai dari penguatan koordinasi sesama aparat penegak hukum, implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan konsep pelatihan terpadu, penyusunan Standard Operational Procedure (SOP), implementasi MOU, sosialisasi internal, perwujudan bantuan hukum, sertifikasi paralegal dan pendampingan, penyusunan regulasi optimalisasi sarana dan prasana, peningkatan kapasitas SDM, hingga pelaksanaan kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi. Seluruhnya terangkum dalam satu kerangka upaya yang diharapkan mampu mewujudkan hukum yang responsif gender dan berperspektif kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan wawasan dan pandangan baru mengenai refleksi Hari Kartini dari sudut pandang para Aparat Penegak Hukum Perempuan pada keseharian pekerjaan mereka dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 21 April 2021 Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 dan melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut juga tersedia dikanal resmi youtube Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan alamat Kemen PPPA.

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas