Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

944 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG MENGIKUTI PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA ONLINE

PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG MENGIKUTI PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA ONLINE

pembinaanbali

Bertempat diruang Media Center Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Jum’at, 9/4/2021,  Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak H. Charis Mardiyanto, SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak Roki Panjaitan SH, beserta seluruh Hakim Tinggi termasuk Hakim Adhoc Tipikor mengikuti acara Pembinaan Teknis dan Adminstrasi  Yudisial secara online. Acara inti secara offline berpusat di Hotel Sheraton Kuta Bali.

 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH bersama para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial secara virtual bagi para Ketua / Kepala, Wakil Ketua / Wakil Kepala, Hakim, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama  pada 4 (Empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

IMG 20210409 WA0040

Dalam pembinaan ini, ketua Mahkamah Agung seluruh jajaran dibawah MA dihimbau untuk mematuhi anjuran Pemerintah untuk tidak  mudik sampai dengan kondisinya membaik dan selalu mematuhi Protokol Kesehatan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan yang harus diperhatikan antara lain : Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat. Dan hal ini harus benar-benar dipatuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Hal lain yang menjadi perhatian adalah Agar para hakim dan apartur peradilan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial hanya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan menjadikan media sosial sebagai tempat untuk berkeluh kesah dan menumpahkan kekesalan serta berhati-hati dalam memposting atau mengunggah foto-foto di media sosial yang kurang pantas untuk menjadi konsumsi publik sehingga dapat merendahkan harkat dan martabat hakim dan aparatur peradilan.

“apa yang diucapkan seorang hakim di ruang sidang akan menjadi hukum bagi para pihak yang berperkara, sedangkan yang diucapkannya di ruang publik akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bijak untuk mengekspresikan setiap ucapan dan tindakan di ruang-ruang publik karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan akan menggambarkan pribadi kita yang sesungguhnya.”, ucap mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Acara pembinaan ini juga dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung serta Hakim Yustisial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Dalam acara ini Pemberi Materi acara  berturut-turut adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Bapak Dr. H Samsan Nganro  SH, MH sekaligus menjadi Moderator di Sesi 1, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yustisial,Dr. Sunarto, SH, MH  dilanjutkan Ketua Kamar TUN Dr. Supandi, SH.,M.Hum, Kamar Pidana Dr.Suhadi,SH.,MH, Ketua Kamar Militer Dr. Burhan Dahlan, S.H, M.H dan terakhir Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha,SH.,MH. Sesi  Acara Pertama selesai pada pukul 12.00 WIT bertepatan denganSaatnya Sholat Jumat, sedangkan Acara Sesi II dimulai Pukul 13.00 WIT dimana Pemberi Materi adalah para eselon I dilingkungan MA, dimulai dari Panitera MA Bapak Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH yang juga sekaligus menjadi Moderator di Sesi II, Sekretaris MA Dr. Hasbi MH, Dirjen Badilum Dr. H. Prim Haryadi, Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur MH dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Hj. Lulik Tri Cahyaningrum SH, MH   terakhir Ketua Bawas H. Dwiarso Budi Santiarto, SH, MHum , dari Panitia diberitahukan bahwa yang mengikuti secara online adalah sebanyak 844 di sesi Pertama dan 866 audience di Sesi ke


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas