Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

942 BIMBINGAN TEKNIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI SAKTI BERBASIS WEB PADA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

BIMBINGAN TEKNIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI SAKTI BERBASIS WEB PADA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2021 04 12 at 15.52.10Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari tanggal 5 April sampai dengan tanggal 7 April 2021 bertempat di Aula Hotel Radisson Lampung menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi SAKTI Berbasis Web

Pada Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara tersebut diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan, Bendahara dan Operator Aplikasi dari 11 (sebelas) Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Acara Bimbingan Teknis dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Bapak Dr. Hasbi Hasan, SH., MH. yang dilanjutkan dengan pembinaan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran;

WhatsApp Image 2021 04 12 at 16.14.02

Pada hari kedua dan ketiga Acara Bimbingan Teknis diisi dengan materi Aplikasi SAKTI Berbasis Web (Modul Administrasi dan Modul Penganggaran dengan nara sumber dari Kanwil DJPB Provinsi Lampung),  materi Aplikasi SAKTI Berbasis Web (Modul Komitmen, Modul Pembayaran dan Modul Bendahara dengan nara sumber dari KPPN BandarLampung) dan materi Aplikasi SAKTI Berbasis Web (Modul Persediaan, Modul Aset dan Modul Pelaporan dengan nara sumber dari Kanwil DJPB Provinsi Lampung).


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas