Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

930 PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG GELAR VAKSINASI COVID KE 2

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG GELAR VAKSINASI COVID KE-2

vaksin thp 2

Bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Selasa, 16 Maret 2021 dilaksanakan Penyuntikan Vaksin Covid ke-2 kali bagi seluruh Aparat Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Sebagaimana diketahui pemberian Vaksin Covid untuk jenis Sinovac ini harus dilakukan dengan 2 (dua) kali Penyuntikan dengan kelang waktu 14 (empat belas) hari Penyuntikan dari Penyuntikan yang pertama dan kelang waktu 14 hari adalah khusus untuk yang berusia 60 tahun kebawah. Sebagaimana diketahui Penyuntikan Pertama dilakukan pada 2 Maret 2021. Acara berlangsung sangat tertib dan sukses. Sebelum penyuntikan para peseta diukur suhu tubuh, tekanan darah dan ditanyakan apakah ada keluhan pada saat setelah penyuntikan pertama. Setelah selesai penyuntikan Para Perserta diberikan kartu Vaksinasi Covid-19. Pada saat acara bagi Peserta yang telah selesai di vaksin diberikan Bubur Kacang ijo sumbangan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Keep Healthy, Tetap Semangat dan Jaga Prokes, Semoga seluruh Aparatur di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang selalu sehat. (BN160321)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas