Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

921 PENDAMPINGAN PENGISIAN LKE SELURUH PN DI WILAYAH HUKUM PT TANJUNGKARANG

PENDAMPINGAN PENGISIAN LKE SELURUH PN DI WILAYAH HUKUM PT. TANJUNGKARANG

lke1

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 24 Februari 2021 Bertempat di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, selama dua hari, Rabu dan Kamis Pendampingan Pengisian LKE PMP ZI yang diberikan oleh Tim ZI PT Tanjung karang, Acara dibuka oleh Koordinator Area I ZI PT Tanjung Karang :Ibu Dr. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH dan Bapak Suprabowo, SH.,MH. Pendampingan ini dimasukan untuk melihat sejauh mana Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 11 Satker Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tanjung Karang yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Integritas.

Sesuai surat Surat Dirjen Badilum MA tgl 11 Februari 2021 No. 265/DJU/OT.01.03/2021 paling lambat tanggal 28 Februari 2021 harus telah mengupload LKE ke server pmpzi mahkamah agung, Selain LKE, persyaratan lain yang disapkan oleh SATKER adalah Laporan Hasil PMPZI
Dan Data Dukung yang relevan dan terkini (update)

lke2  lke3

Peserta yang mewakili Satker berbagai macam ada Kordinator dan Sekretaris Area dan juga Tim IT dari Seluruh PN diwilyah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Peserta sangat Antusias mengikuti acara ini. Dari Pagi hingga Siang hari. (BN25221)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas