Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

886 SUMPAH PELANTIKAN DAN SERTIJAB KETUA PENGADILAN NEGEROI GEDONG TATAAN

SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERTIJAB KETUA PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN

pelantikan kpn gdtataan

Ketua PT Tanjungkarang Charis Mardiyanto, hari ini 18/1/2021 memimpin sidang luarbiasa dengan agenda acara pelantikan dan sertijab KeĀ­tua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Zoya Haspita menggantikan Rio Destrado,SH.MH. yang mutasi ke PN Klas 1 Jambi.  

Rapat Luar biasa dimulai dengan pembacaan surat keputusan, kemudian penyumpahan dan pelantikan Zoya Haspita. Hadir dalam sidang luar biasa tersebut anggota forkompida Kabupaten Pesawaran, para hakim tinggi yang WFO dan ketua2 PN se Lampung.

Ketua PT dalam amanahnya mengatakan bahwa pimpinan PN adalah role model bagi hakim, panitera pengganti dan ASN yang ada, oleh sebab itu, harus memiliki integritas yang tinggi, mampu melakukan praktek baik tata kelola dan pelayanan publik dengan penuh tanggungjawab tetapi bijaksana. Charis juga mengucapkan selamat jalan kepada Rio Destrado yang akan bertugas menjadi Hakim klas 1 Jambi.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas