Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

776 PENGHARGAAN PRESIDEN KEPADA HATTA ALI

PENGHARGAAN PRESIDEN KEPADA HATTA ALI

 

Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengucapkan : Selamat kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) atas Anugerah Negara Berupa BINTANG MAHAPUTERA UTAMA atas jasa dan pengabdian Beliau kepada negara dan bangsa di bidang penegakan hukum.

Acara penyematan dan penyerahan anugerah Bintang Maha Putera tersebut dilangsungkan pada Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo selaku Kepala Negara di Istana Negara, bersama dengan tokoh-tokoh kenegaraan lainnya yang juga mendapat anugerah negara.

Seluruh warga kantor Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada khususnya, dan warga besar Pengadilan Negerei se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Lampung pada umumnya turut berbahagia dan bangga atas penganugerahan tersebut. Semoga menjadikan keberkahan untuk lembaga dan kita semua. A m i n

Berikut ini adalah dokumentasi pemberian anugerah negara tersebut :

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas