Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

705 MAHKAMAH AGUNG GELAR SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG PERIODE 2020 2025

YANG MULIA Dr. M. SYARIFUDDIN, SH.,MH KETUA MAHKAMAH AGUNG PERIODE 2020-2025

KMA 20

Hari ini (Senin) 06 April 2020 Mahkamah Agung RI menggelar acara Sidang Paripurna Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, sesuai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang "Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI" dihimbau kepada seluruh Peradilan dibawahnya untuk menyaksikan secara Live Streaming di satuan kerja masing-masing.

Dalam pemilihan yang disiarkan secara live streaming pada Senin (6/4) ini, Muhammad Syarifuddin terpilih sebagai Ketua MA untuk periode 2020-2025. Syarifuddin saat ini merupakan Wakil Ketua MA bidang Yudisial. Syarifuddin terpilih secara voting dari para hakim agung yang memiliki hak suara. Ia terpilih setelah voting dilakukan dalam 2 putaran.
 
Akhir kata Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengucapkan " Selamat dan Sukses Kepada Ketua Mahkamah Agung yang Terpilih, Semoga Amanah Dalam Menjalankan Tugasnya"
 
 
 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas