Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

701 KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MENGIKUTI ACARA PELATIHAN MENTORING LEADER LEADER AS COACH TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MENGIKUTI ACARA PELATIHAN MENTORING LEADER (LEADER AS COACH) TAHUN 2020

 

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Charis Mardiyanto, SH, MH mengikuti acara Pelatihan Mentoring Leader (Leader as Coach) tahun 2020. Acara tersebut diselenggarakan oleh Litbang Diklat Kumdil MA RI dan berlangsung di kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Mega Mendung Bogor, mulai 15 Maret sampai dengan 21 Maret 2020.

Maksud dan tujuan pelatihan tersebut adalah dalam rangka pembekalan dan penguatan kapasitas serta kompetensi sebagai pimpinan peradilan (di tingkat banding) di era milenial dengan segala dinamikanya. Selain itu dalam acara pelatihan kepemimpinan tersebut juga diadakan English Effective Presentation, yaitu bagaimana mepresentasikan sesuatu hal dengan berbahasa Inggris secara efektif, guna membakali keterampilan public speaking dengan menggunakan bahasa Inggris.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas