Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

663 PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG MELAKUKAN TELECONFERENCE KEKA DENGAN DIRJEN BADILUM

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melakukan Teleconference KEKA dengan Dirjen Badilum

keka 2 

Pengadilan Tinggi  Tanjungkarang  melalukan proses Ke-ka dalam rangka surveilence akreditasi  terhadap 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  pada hari Kamis, 9 Januari 2020. Acara tersebut dilangsungkan di PT Tanjungkarang secara teleconfrence.

Ke-ka tersebut dipimpin langsung oleh Tim APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Dirjen Badilum (Bapak Dr. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum. dan Ibu ZAHLISA VITALITA, S.H.) sedangkan dari pihak Pengadilan Tinggi Tanjunkarang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak H. Charis mardiyanto, SH, MH, Wakil Ketua PT Tanjungkrang Dr. Ridwn Mansur, SH, MH, para asesor untuk masing-masing Pengadilan Negeri yang sedang dinilai. Adapun ke-enam Pengadilan Negeri (PN) yang dinilai Ke-kanya tersebut adalah: PN Gunung Sugih, PN Liwa, PN Kalianda, PN Kota Agung, PN Sukadana, dan PN Blambangan Umpu.

Adapun temuan dari proses penilaian Ke-ka tersebut pada pokoknya hasilnya cukup baik dan rata-rata temuannya minor. Namun demikian ada beberapa hal yang dinilai turun, dan diperintahkan agar segera membenahinya, khususnya yang menyangkut core bussiness-nya, dan diperintahkan agar semua harus komit dengan segala konsekuensinya.

Berikut ini adalah dokumentasi acara tersebut :

keka 2

 

keka badilum 2

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas