Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

661 POLRI PEDULI PENGHIJAUAN

Polri Peduli Penghijauan

tanam pohon2

 

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam hal ini diwakili Hakim Tinggi Yesayas Tarigan, SH, MH menghadiri undangan Kepala Polda Lampung dalam acara : “Polri Peduli Penghijauan.’’ Acara tersebut dibuka oleh Kapolda Lampung, Jumát 10 Januari 2020 bertempat di Mapolda Lampung. Hadir pada acara tersebut adalah jajaran Forkopimda, jajaran Pemeritahan Daerah, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Acara ditandai dengan penanaman pohon di lingkungan kantor Polda tersebut.

            Semangat gerakan penghijauan yang diinisiasi Polda Lampung itu adalah demi kelestarian lingkungan. Sebab dari kondisi lingkungan yang bersih dan asri kita bisa hidup sehat, nyaman, dan sejahtera. Lingkungan hidup dan ekosistem yang sehat itu kita peroleh dari hijauan tetumbuhan yang terjaga dengan baik keberadaannya.

Demi kelestarian lingkungan hidup kita semua wajib peduli terhadap keberlangsungan penghijauan, di manapun kita berada.  Demi anak cucu kita.

Berikut adalah dokumentasi acara tersebut :

penghijaun polda lampung

 

polri penghijauan


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas