Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

600 KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PIMPIN RAPAT PERTAMA PERTEMUAN BULANAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PIMPIN RAPAT PERTAMA PERTEMUAN BULANAN

DSC 0647

BANDAR LAMPUNG | Rabu, 16 Oktober 2019 Seluruh jajaran  Hakim dan Hakim Ad Hoc  Tipikor, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti,  Staf dan Honorer berkumpul di Ruang Rapat, untuk mendengarkan pembinaan yang disampaikan Bp Charis Mardiyanto.SH.,MH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang baru, didampingi Wakil Ketua Dr Ridwan Mansyur, SH.,M H dan Sekretaris Hermansyah.SE.

Dalam sambutannya bahwa penyelenggaraan peradilan operasionalnya didasarkan 4 paket kebijakan, yaitu Perma no 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, Perma No.8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di MA dan Badan Peradilan di bawahnya dan Maklumat Ketua MA tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan  Peradilan di Bawahnya. Sebagai  institusi, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah keluarga besar karena itu semua komponen yang ada harus saling mengingatkan untuk kebaikan, jangan saling acuh  tak acuh.  Semua aparatur harus bisa memastikan tidak melanggar kode etik, bukan  saja hakim tetapi juga Panitera Pengganti. Menurut  Bapak Charis PT Tanjungkarang luar biasa kemajuan dan keberhadilannya, apa yg telah diraih agar dipertahankan dan ditingkatkan karena bila tidak dirawat dan dipelihari akan  bermasalah. Di tempat lain predikatnya bisa menurun. Akreditasi A ini milik kita semua harus kita pertahankan.

DSC 0661

Masyarakat sudah mempersepsikan dengan pelayanan prima, pelayanan publik berjalan baik tanpa ada suap, sarana prasarana baik. Oleh karena itu anggapan masyarakat itu harus dapat diwujudkan secara nyata.

Selain itu beliau juga memberi informasi mengenai akan kehadiran Tim Reformasi Birokrasi Kemenpan tgl 17 Oktober 2019, meminta kepada semua bidang dan area untuk mempersiapkan bahan dan materi serta dapat melakukan gladi resik. Demikian jg selain managemen tata kelola, pafa  dasarnya core buseniss PT adalah mengadili dan memutus perkara, maka hendaknya bapak dan ibu hakim tinggi dapat mencermati putusan2 pengadilan tingkat  pertama jangan sampai terjadi kekeliruan atau kesalahan. Harus memperhatikan 3 aspek dalam membuat putusan pertama memyat faktor yuridis, kefua faktor ļ¬losogis dan ketiga faktor sosiologis.

DSC 0648

Pembinaan juga dilakukan oleh Wakil Ketua jg menegaskan perlunya disiplin administrasi dan disiplin secara performance dan perlu menindaklanjuti dengan rapat terbatas antara pengawas daerah dengan bidang area  RB.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas