Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

573 DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

WhatsApp Image 2019 09 18 at 11.40.11

JAKARTA | Selasa, 17 September 2019 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memenuhi undangan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi) dalam rangka Desk Evaluasi Zona Integritas  Menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta.

Tim dari PT Tanjungkarang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Zaid Umar Bobsaid, SH., MH, yang beranggotakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Dr.Ridwan Mansyur, SH., MH, Saurasi Silalahi, SH., MH, Sahman Girsang, SH.,M.Hum,  Yuli Heryati, SH.,MH,  Dr. Diah Sulastri Dewi, SH.,MH, masing-masing adalah Hakim Tinggi pada PT Tanjungkarang, Himawati Kardjono, SE (Kabag Perencanaan Program dan Kepegawaian), Tika Indah Apriyani S, S.Kom.,M.M (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran), dan Rolandika sebagai operator.

Pemaparan materi perihal Evaluasi ZI  Menuju WBK dan WBBM dari satuan kerja (satker) PT Tanjungkarang tersebut langsung dilakukan oleh Ketua PT Tanjungkarang, Zaid Bob Said, SH, MH dengan dibantu oleh pejabat PT Tanjungkarang yang lain di hadapan forum Desk Evaluasi ZI Kemenpan RB tersebut. Substansi dari masing-masing materi paparan tersebut telah disampaikannya dengan baik, benar, dan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti.

Adapun komponen penilaian oleh Tim Penilai tersebut difokuskan pada aspek pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM dengan metodologi penilaian yang telah terstandarisasi oleh Kemenpan RB. Semua obyek dan poin pemeriksaan dinilai sesuai SOP (standar operating prosedur) yang wajib didukung dengan bukti terkait (evidence).

Data dukung (evidence) itu berfungsi sebagai bukti atas pemberdayaan terhadap komponen-komponen pengungkitnya sebagaimana yang ada dan terlaksana di satker PT Tanjungkarang, yang terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu masing-masing berupa :

- Manajemen Perubahan,

- Penataan Tata Laksana,

- Penataan Sistem Manajemen SDM,

- Penguatan Akuntabilitas,

- Penguatan Pengawasan, 

- dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

 

Selain itu, proses pengujian dan penilaian terhadap materi uji tersebut juga dilakukan dalam bentuk tanya-jawab.

Tim ZI (Zone Ingritas) PT Tangjungkarang sebelumnya telah mendapat coaching (petunjuk/pelatihan) dari Ketua Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung sehubungan dengan akan dilangsungkannya proses desk evaluasi tersebut. Hasil penilaian semua komponen itu akan diumumkan kemudian. Diharapkan hasil penilaian terhadap obyek dan kinerja satker PT Tanjungkarang  sangat positif, yang pada gilirannya akan berfungsi sebagai pengungkit semangat kinerja jajaran Pengadilan Negeri di bawahnya dalam melayani masyarakat, khususnya pencari keadilan sebagai core bussiness-nya.

Berikut ini adalah dokumentasi acara Desk Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM PT Tanjungkarang tersebut.

WhatsApp Image 2019 09 18 at 11.40.15

WhatsApp Image 2019 09 18 at 11.40.12

WhatsApp Image 2019 09 18 at 10.37.24


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas