Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

569 PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG KE TANJUNG PANDAN

PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG KE TANJUNG PANDAN

1

BELITUNG | Bertempat di Hotel BW Suitte Belitung, kamis 12 September 2019 Sekretaris Bapak Hermansyah, SE,  Panitera Ibu Sumarlina,SH,MH dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bapak Zaid Umar Bob Said, SH.MH mengikuti  Pembinaan  pembinaan teknis dan administrasi Yudisial bagi para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, yang dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH beserta para pimpinan Mahkamah Agung.

2

Dalam pembinaan tersebut, para pimpinan Mahkamah Agung ingin mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Hakim, Panitera maupun Sekretaris empat  lingkungan Peradilan khususnya Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, baik secara teknis maupun non teknis.

WhatsApp Image 2019 09 12 at 20.16.44

WhatsApp Image 2019 09 12 at 20.16.44 1


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas